UN POPULATION AWARDS 1989

UNITED NATIONS POPULATION AWARDS 1989

Penilaian keberhasilan program KB di Indonesia terutama tergantung dari ketiga propinsi yang penduduknya terbesar di Indonesia waktu itu yaitu Jawa Barat dan Banten 35 juta, Jawa Tengah 29 juta dan Jawa Timur 33 juta, jumlah penduduk 3 propinsi ini 97 juta orang.  Hal ini merupakan  perhatian internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa [PBB].  Di Jawa Timur hasil peserta KB dan dampaknya terhadap kelahiran telah mencapai Total Fertility Rate [TFR]  2,4 atau Angka Kelahiran per Wanita Usia Reproduktif umur 15-49 tahun  telah mencapai rata-rata 2,4 anak atau sudah mendekati nilai dua anak cukup, laki-laki perempuan sama saja. Jawa Tengah dan Jawa Barat TFR-nya  masih diatas tiga. Dua propinsi Yogyakarta yang TFR 2.0 dengan jumlah  penduduk  2,9 juta dan Bali dengan TFR 2.2 dengan jumlah penduduk 2,8 juta. Dengan keberhasilan program KB di Jawa Timur menjadi masukan  kepada  tim  penilaian PBB di Jakarta.

 Dengan masukan penilaian  tim  ahli PBB  dari Jakarta, akhirnya Sekretaris Jenderal [SEKJEN] PBB memutuskan penghargaan UN POPULATION AWARDS kepada Presiden R.I. Suharto pada tanggal 8 Juni 1989, tepat pada ulang tahun beliau di Kantor PBB di New York. Setelah Bapak Presiden Suharto mendapat Penghargaan tersebut, kemudian beliau  berpidato  di Sidang Umum PBB.  

Setelah tiga tahun bekerja keras disertai doa dan dukungan dari staf, Pemerintah Daerah, Unit Pelaksana  dan masyarakat di Jawa Timur, maka saya dipindahkan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi sebagai Eselon Satu Deputi di  BKKBN Pusat sejak 12 Maret 1991. Jabatan Eselon Satu adalah jabatan tertinggi pegawai negeri. Jabatan Menteri dan Kepala Badan Pemerintahan adalah hak prerogative Presiden.

Terima kasih dan penghargaan saya haturkan kepada DR Haryono Suyono dan Presiden Soeharto atas pengangkatan saya menjadi Eselon Satu Deputi di BKKBN Pusat.

 Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Mahakuasa yang memberkati dan melindungi saya selamat dan berhasil bertugas di Jawa Timur. 

KESAKSIAN SEBAGAI KEPALA BKKBN JAWA TIMUR [ Sambungan]

KESAKSIAN SEBAGAI KEPALA BKKBN  PROPINSI JAWA TIMUR

PENCEGAHAN KORUPSI UANG NEGARA.
Masalah informasi keuangan kemungkinan pemotongan uang anggaran . Untuk mengatasi masalah tersebut, setelah anggaran sudah cair dari Kantor Perbendaharaan Negara [KPN], diperintahkan Pemimpin Proyek [Pimpro] untuk membuat rencana allokasi anggaran menurut Kabupaten dan Kotamadya, kemudian diparaf Kepala Bagian Keuangan bahwa telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan [Juklak], kemudian diminta persetujuan Kepala BKKBN Propinsi. Sesudah persetujuan  Kepala BKKBN Propinsi, kemudian  Pimpro mengirim uang aggaran melalui Bank BUMN; Bukti Asli pengiriman ditunjukkan kepada saya sebagai Kepala BKKBN Propinsi selaku atasannya. Dengan  cara ini BKKBN Kabupaten dan Kotamadya mendapat uang anggaran sesuai petunjuk pelaksanaan tanpa pemotongan. Selanjutnya  diinstruksikan  kepada Kepala BKKBN Tingkat Dua tidak boleh memotong uang anggaran Kecamatan dan Desa  serta Unit Pelaksana. Dengan  cara pengiriman uang anggaran melalui Bank tersebut dicegah pemotongan uang anggaran atau korupsi uang negara. Kalau  ada  yang  melanggar  akan ditindak/ dihukum sesuai aturan dan hukum yang berlaku.

 Masalah peningkatan partisipasi masyarakat. 
 Diupayakan  paham  optimalisasi kerjasama Pemuka Masyarakat Ulama Umaro [Tokoh Agama dan Pemerintahan]. 

Masalah peningkatan partisipasi masyarakat, diupayakan paham optimalisasi kerjasama Pemuka Masyarakat Ulama Umaro [Tokoh Agama dan Pemerintahan].

Untuk meningkatkan partisipasasi Ulama, bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia [MUI] diadakan seminar merumuskan materi penerangan motivasi dan KIE untuk petunjuk di lapangan.  

Saya mendapat pertolongan yang bermakna. Saya sambut dengan baik tawaran kerja sama operasional bhakti sosial dengan Polisi Daerah [POLDA] Jawa Timur untuk mensukseskan program KB selama bulan Juni 1988 dalam rangka Hari Ulang Tahun [HUT] Bhayangkara 1 Juli 1988, kemudian diulangi setiap tahun, selama saya di Jawa Timur. 
Demikian juga saya sambut dengan baik rencana Operasi Manunggal KB-KES-ABRI melalui Pusat Kesehatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia [PUSKES-ABRI] untuk mensukseskan program KB bulan September 1988 dalam rangka HUT ABRI 5 Oktober 1988, yang kemudian diulang setiap tahun. Saya haturkan terima kasih banyak dan penghargaan kepada jajaran Polda Jawa Timur dan PUSKES ABRI serta jajarannya di Jawa Timur.

 Demikian juga meningkatkan partisipasi Unit Pelaksana, maka biaya operasional dari  BKKBN propinsi, diberikan dengan cek sesuai jumlah dalam petunjuk pelaksanaan, antara lain biaya orientasi, penerangan motivasi, pelatihan, tim KB kelling serta pelayanan operasional kegiatan KB di Pesantren dan desa sekitarnya.

 Dengan  cara  pemberian cek kepada Unit Pelaksana  tersebut, dicegah  pemotongan uang atau korupsi uang negara .
 Hal ini menimbulkan kepercayaan masyarakat dan partisipasi yang  aktif  dari  para Unit Pelaksana,  Pemuka Masyarakat dan Pemuka Agama/ Kiayi dan para santrinya. Komentar mereka mengatakan: Kami di-wong-kan  [dihormati , di-orang-kan]  oleh BKKBN. 
Terima kasih banyak dan penghargaan saya haturkan kepada Pemerintah Daerah, Unit Pelaksana KB, Para Ulama, Kiayi dan Tokoh agama lainnya atas dukungan dan partisipasinya dalam program KB di Jawa TIMUR.

 Dampak dari partisipasi masyarakat, maka tingkat kelahiran di Jawa Timur tahun 1990 telah turun menjadi sekitar 2,4 per wanita usia subur umur 15-49 tahun, dan  TFR  nasional masih 3.2.Jadi tingkat kelahiran di Jawa Timur sudah mendekati sasaran DUA ANAK CUKUP, LAKI PEREMPUAN SAMA SAJA.